"Kalau kau bukan anak raja, dan kau bukan anak seorang ulama besar, maka jadilah penulis" Al - Ghazali.

Tunjangan Hari Raya (THR) yang selalu ditunggu

Assalammu'alaikum Wr.Wb


Tunjangan Hari Raya (THR) yang selalu ditunggu

Tunjangan Hari Raya (THR) yang selalu ditunggu


Bulan Ramadhan adalah berkah bagi umat muslim maupun non muslim. Dengan adanya bulan Ramadhan banyak bertebaran usaha-usaha kuliner baik berupa makanan, minuman maupun assesoris dalam bentuk yang beragam. Diakhir bulan ramadhan adalah hari kemenangan. Namun kemenangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah selama bulan Ramadhan.

Ketika hari kemenangan yang ditunggu–tunggu tiba. Sudah menjadi tradisi di Indonesia apabila menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pekerja mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga pekerja dapat memanjakan keluarga mereka dengan pakaian baru, perlengkapan Sholat, berbagai hidangan lezat di Hari Raya atau sekedar melepas penat bersama keluarga dengan melakukan refresing ke lokasi objek wisata.

Tunjangan Hari Raya atau biasa disebut THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan biasanya berupa uang. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi yang beragama Kristen Katolik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi yang beragama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi yang beragama Buddha.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/ Pekerja di Perusahaan dimana peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994. Berdasarkan Permenaker No.6/2016, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR, baik itu berbentuk perusahaan, perorangan, yayasan atau perkumpulan.

Sesuai dengan yang tertera di Permenaker No.6/2016 pasal 2, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi Karyawan Tetap, karywawan kontrak atau karyawan paruh waktu. Yang dimaksud upah disini adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan Permenaker No.6/2016 pasal 3 ayat 2. Apabila perusahaan memiliki peraturan perusahaan (PP), atau
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau Kesepakatan Kerja yang memuat ketentuan jumlah THR lebih dari ketentuan Permenaker No.6/2016 tersebut, maka jumlah yang lebih tinggi yang berlaku. 

Kadangkala ada perusahaan yang memberikan THR sebesar 2 bulan gaji/ 3 bulan gaji dilihat dari masa kerja karyawan tersebut. Peraturan Menteri tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing perusahaan lewat memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebaliknya, apabila ada ketentuan yang mengatur jumlah THR lebih kecil dari ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan Permenaker No.6/2016. THR merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan.

THR tidak hanya diberikan kepada pekerja yang beragama Islam saja, melainkan diberikan kepada pekerja semua agama. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Permenaker No.6/2016, pembayaran THR itu diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja. Akan tetapi, ada kalanya seorang pekerja mendapatkan THR tidak di hari raya keagamaan yang dirayakan agamanya, melainkan di hari raya keagamaan agama lain. Seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 Permenaker No.6/2016, pemberian THR disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain. Kesepakan ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, jika ada kesepakatan Anda dan pengusaha bahwa THR Anda dibayarkan bersamaan dengan hari raya keagamaan lain, maka Anda mendapat THR di hari raya keagamaan yang disepakati itu.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, THR sebagai pendapatan pekerja bisa saja dipotong oleh pengusaha karena pekerja memiliki utang di perusahaan. Sebagai catatan, pemotongannya itu tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima. Pemotongan THR tidak boleh lebih dari 50% bertujuan agar pekerja yang bersangkutan tetap dapat merayakan hari raya keagamaannya. Perlu ditekankan bahwa cicilan utang pekerja ke perusahaan tersebut harus ada bukti tertulisnya. Menurut Permenaker No.6/2016 pasal 6, THR diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.

THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran (H-7) hari keagamaan pekerja dengan tujuan agar memberi keleluasaan bagi pekerja menikmatinya bersama keluarga.
Diluar pembahasan tentang peraturan THR tersebut, saat Idul fitri seringkali anak-anak berburu THR sembari bersilaturrahmi kepada tetangga maupun sanak family. Ini adalah agenda tahunan yang selalu menjadi bagian dalam Hari Raya. Keberkahan bagi anak-anak, namun semakin tua usia semakin kecil THR yang didapatkan. Karena yang berusia tua seringkali dimintai THR oleh anak-anak. Baik itu tetangga maupun sepupu dan keluarga. ☺ Itulah sedikit banyak tentang THR beserta peraturan pemerintah yang mengaturnya, Semoga Bermanfaat.

Tulisan ini dibuat dalam rangka kegiatan rutin Blogger Bengkulu (BoBe)
@bloggerbengkulu
@Berbagi
@THR
@Lebaran
#Lebarandibengkulu
#nulisserempak
#miladbobe
#Bengkulu
#THR
#ProvBKL

Baca juga  : 

Share on Google Plus

About Zefpron Saputra

0 komentar:

Posting Komentar